Pendidikan Humanis dalam Disrupsi Digital: Membaca Kembali Konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara melalui Perspektif Pedagogik Transformatif

Di tengah arus deras disrupsi digital, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Teknologi hadir membawa janji efisiensi, perluasan akses, dan inovasi dalam proses belajar. Namun, di balik optimisme itu, muncul kekhawatiran yang tak kalah besar: pendidikan justru semakin menjauh dari tujuannya yang paling mendasar, yakni memanusiakan manusia.

Data UNESCO tahun 2023 menyebutkan bahwa 70 persen sistem pendidikan global belum berhasil mengintegrasikan teknologi secara selaras dengan nilai-nilai humanisme. Akibatnya, terjadi learning loss karakter dan melebar jurang kompetensi antarpeserta didik. Di sinilah kita perlu kembali menengok gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai fondasi pendidikan nasional. Namun tentu saja, perlu dikontekstualisasikan dengan pendekatan pedagogik transformatif yang menekankan pendidikan sebagai sarana perubahan sosial dan pembebasan, sebagaimana digagas Paulo Freire.

Tri Pusat Pendidikan yang selama ini menjadi landasan konseptual pendidikan nasional tengah mengalami tekanan dari dunia digital. Dalam konteks keluarga, peran orang tua sebagai pendidik pertama kini mulai tergeser. Alih-alih mendampingi anak dalam proses belajar, banyak orang tua justru lebih aktif sebagai penyedia gawai dan koneksi internet.

Survei Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa 60 persen orang tua di wilayah perkotaan mengakui bahwa waktu anak di depan layar melebihi waktu interaksi langsung dalam keluarga. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mendorong gerakan literasi digital keluarga, yang tidak hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga menjadikan rumah sebagai ruang penanaman etika dan nilai.

Di sekolah, tantangan lain muncul. Konsep Ki Hadjar Dewantara tentang guru yang “tut wuri handayani” seolah tergerus oleh sistem pembelajaran daring yang cenderung menjadikan guru sekadar admin tugas atau pengawas ujian digital. Padahal, dalam semangat pendidikan yang membebaskan, guru haruslah fasilitator yang mendorong dialog dan refleksi kritis. Untuk itu, diperlukan transformasi pendekatan pembelajaran digital menjadi blended learning yang tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga tetap menumbuhkan interaksi yang bermakna antara guru dan murid.

Sementara itu, masyarakat sebagai ruang belajar ketiga pun tidak luput dari dampak disrupsi digital. Media sosial dan ruang-ruang digital lainnya sebenarnya memiliki potensi menjadi komunitas pembelajaran yang luas. Namun, realitasnya sering kali ruang-ruang tersebut justru menjadi sarang polarisasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Maka, perlu ada inisiatif untuk membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contohnya bisa kita temukan pada program “Sekolah Digital Berbasis Kampung” di Yogyakarta yang menggabungkan teknologi dengan nilai gotong royong masyarakat lokal.

Pendekatan pedagogik transformatif yang dikembangkan tokoh seperti Henry Giroux dapat menjadi jembatan penting untuk merelevansikan kembali gagasan Ki Hadjar Dewantara di era digital. Pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi harus menjadi praksis pembebasan.

Teknologi, dalam hal ini, harus diarahkan untuk memberdayakan peserta didik agar mereka mampu memahami realitas sosial secara kritis dan berkontribusi dalam perubahan sosial. Konsep Tri Pusat Pendidikan pun perlu direkonstruksi menjadi lebih adaptif: keluarga dibekali keterampilan digital parenting, sekolah mengembangkan pedagogi digital yang kritis, dan masyarakat digerakkan untuk menciptakan ruang digital yang sehat berbasis kearifan lokal.

Menghadapi disrupsi digital, kita tidak boleh serta-merta memandang teknologi sebagai ancaman. Justru tantangannya terletak pada bagaimana kita menjadikan teknologi sebagai alat untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Ini membutuhkan langkah konkret dari berbagai pihak: negara melalui kebijakan kurikulum yang mengintegrasikan literasi digital dan pendidikan karakter, masyarakat melalui gerakan literasi kritis, serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun infrastruktur pendidikan yang inklusif.

Sebagaimana pesan Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat peserta didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa di tengah kemajuan teknologi, kekuatan kodrat itu tidak terkungkung, melainkan justru dibebaskan.