Transformasi digital dalam pendidikan sering dipromosikan sebagai solusi besar bagi problem klasik pendidikan Indonesia. Platform belajar daring, Learning Management System, kelas virtual, hingga kecerdasan buatan digadang-gadang mampu mendemokratisasi akses pendidikan. Namun di balik narasi optimistis itu, realitas lapangan justru memperlihatkan paradoks: digitalisasi bukan hanya menyelesaikan ketimpangan, tetapi dalam banyak kasus justru memperlebar jurang yang sudah ada.
Ketimpangan pendidikan sejatinya bukan isu baru. Sejak lama, kualitas sekolah di kota besar dan di daerah tertinggal menunjukkan perbedaan mencolok. Namun, ketika pendidikan memasuki era digital, ketimpangan itu tidak hilang, melainkan berubah wajah. Dulu persoalannya gedung sekolah, buku, dan guru. Hari ini bertambah menjadi jaringan internet, perangkat, dan literasi teknologi.
Bagi siswa di perkotaan, internet cepat dan gawai adalah bagian dari keseharian. Bagi banyak siswa di daerah 3T, sinyal saja masih menjadi kemewahan. Dalam situasi seperti ini, kebijakan pembelajaran berbasis digital sering kali tidak berpijak pada realitas lapangan, melainkan pada asumsi bahwa semua sekolah berada dalam kondisi yang relatif setara. Akibatnya, digitalisasi pendidikan berubah dari alat pemerataan menjadi sumber ketimpangan baru.
Pandemi COVID-19 memberi pelajaran paling nyata. Ketika sekolah dipaksa beralih ke daring, banyak siswa terputus dari proses belajar bukan karena tidak mau belajar, tetapi karena tidak mampu mengakses. Di satu sisi, ada siswa yang bisa mengikuti kelas lewat laptop pribadi di ruang belajar nyaman. Di sisi lain, ada siswa yang harus berburu sinyal di tepi sawah, berbagi ponsel dengan orang tua, atau bahkan putus sekolah karena tak sanggup mengikuti sistem baru.
Masalahnya bukan semata soal infrastruktur, tetapi juga kebijakan yang sering terlalu teknokratis. Digitalisasi kerap dipahami sebagai pengadaan platform dan aplikasi, bukan sebagai proses membangun ekosistem belajar yang inklusif. Sekolah dibebani target transformasi digital, tetapi tidak selalu dibekali dengan pelatihan guru yang memadai, pendampingan berkelanjutan, serta kebijakan afirmatif bagi wilayah tertinggal.
Lebih jauh, ketimpangan digital juga menyentuh aspek kualitas penggunaan teknologi. Sekolah yang sudah terkoneksi internet belum tentu memanfaatkannya untuk pembelajaran bermakna. Banyak sekolah masih terjebak pada penggunaan teknologi sebagai alat administrasi semata, bukan sebagai sarana pedagogis. Akibatnya, digitalisasi tampak maju di atas kertas, tetapi tidak banyak mengubah kualitas belajar di kelas.
Jika tidak disikapi secara serius, ketimpangan digital berpotensi melahirkan dua kelas pendidikan: mereka yang tumbuh dalam ekosistem belajar berbasis teknologi dan mereka yang tertinggal dalam sistem analog yang makin terpinggirkan. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal keadilan sosial.
Digitalisasi pendidikan seharusnya tidak dimaknai sebagai lomba siapa paling cepat mengadopsi teknologi, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa teknologi mempersempit jarak, bukan memperlebarnya. Tanpa keberpihakan kebijakan, digitalisasi hanya akan mempercantik wajah lama dari masalah klasik ketimpangan pendidikan Indonesia.