Dalam organisasi yang sehat, kepemimpinan seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi aturan dan prinsip keadilan. Namun, realitanya banyak pemimpin organisasi justru berubah menjadi ‘raja kecil’ yang bertindak semena-mena: memberikan tugas secara sembarangan, mengabaikan aturan dasar, dan berlaku seolah mereka berada di atas hukum organisasi sendiri. Praktik semacam ini tidak hanya merusak tatanan organisasi, tetapi juga membunuh semangat partisipasi anggota.
Pemimpin yang Bertindak Layaknya Monarki
Seorang pemimpin organisasi seharusnya menjadi fasilitator yang mengoptimalkan potensi anggotanya. Namun, yang sering terjadi justru pemimpin berperan seperti monarki absolut yang memerintah tanpa pertimbangan. Mereka dengan leluasa membagi tugas tanpa mempertimbangkan beban kerja, kompetensi, atau bahkan job description anggota. Teori pembagian kerja yang adil (Adams, 1963) seolah tidak berlaku bagi para ‘raja kecil’ ini.
Contoh nyata sangat mudah ditemui: anggota dibebani tugas di luar kapasitasnya, tenggat waktu yang tidak manusiawi, atau bahkan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemimpin itu sendiri. Yang lebih parah, semua ini sering dilakukan tanpa komunikasi yang jelas dan tanpa mempertimbangkan kesiapan anggota.
Pengabaian Aturan: Standar Ganda yang Merusak
Organisasi dibangun atas dasar aturan yang disepakati bersama. Namun, para ‘raja kecil’ ini sering kali memperlakukan aturan tersebut layaknya peraturan kerajaan – berlaku untuk semua orang kecuali untuk diri mereka sendiri. Mereka dengan mudah melanggar ketentuan tentang deadline, tata tertib rapat, atau bahkan aturan dasar dalam pengambilan keputusan.
Ironisnya, ketika anggota yang melanggar, sanksi akan segera diberikan. Namun ketika pemimpin yang melakukannya, berbagai pembenaran akan dicari. Standar ganda seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan organisasional (Greenberg, 1987) dan menciptakan budaya ketidakpercayaan dalam organisasi.
Dampak Kerusakan Organisasional
Praktik kepemimpinan yang otoriter dan tidak menghargai aturan menimbulkan kerusakan sistemik pada organisasi. Pertama, terjadi demoralisasi anggota di mana mereka yang terus-menerus diperlakukan tidak adil akan kehilangan motivasi intrinsik, bekerja sekadar memenuhi kewajiban tanpa kesadaran akan tujuan organisasi. Kedua, inovasi menjadi mati karena lingkungan yang tidak demokratis membungkam kritik dan ide kreatif – anggota memilih diam demi menghindari risiko dikucilkan. Ketiga, dalam jangka panjang organisasi menghadapi ancaman serius terhadap keberlangsungannya karena anggota-anggota terbaik yang tidak tahan dengan kesewenang-wenangan pemimpin akan memilih keluar, meninggalkan organisasi dengan sumber daya manusia yang semakin merosot.
Menegakkan Kembali Kedaulatan Anggota
Untuk memutus siklus kepemimpinan yang merusak ini, diperlukan langkah-langkah fundamental. Organisasi harus membangun sistem akuntabilitas yang kuat dengan mekanisme evaluasi kinerja pemimpin secara berkala oleh anggota. Penegakan aturan harus berlaku tegas dan menyeluruh tanpa imunitas bagi pemimpin yang melanggar. Selain itu, budaya partisipasi perlu dikembangkan dengan menyediakan saluran aman bagi anggota untuk menyampaikan pendapat dan kritik tanpa khawatir mendapat balasan, sehingga tercipta ekosistem organisasi yang sehat dan demokratis.
Pemimpin organisasi bukanlah raja yang berkuasa mutlak, melainkan pelayan organisasi yang dipilih untuk mengoptimalkan potensi kolektif. Ketika mereka berubah menjadi ‘raja kecil’ yang semena-mena, yang terjadi bukanlah kepemimpinan, melainkan penindasan terselubung. Sudah waktunya organisasi-organisasi kita belajar bahwa tanpa akuntabilitas dan partisipasi, yang tersisa hanyalah struktur kosong tanpa jiwa.